SINTANG, RB – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, kembali menyoroti buruknya kualitas pelayanan listrik PLN di wilayah pedalaman, khususnya di Desa Inggar, Kecamatan Kayan Hilir. Pemadaman yang terjadi berulang kali tanpa pemberitahuan dinilai mencerminkan lemahnya komitmen PLN dalam memberikan layanan energi yang layak bagi masyarakat.
Ia mengatakan, banyak warga mengeluhkan listrik yang padam selama berjam-jam bahkan hingga berhari-hari. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi pelaku usaha kecil.
“Di era sekarang, listrik bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan utama. Ketika padam terus-menerus tanpa solusi, itu jelas kegagalan pelayanan publik,” ujarnya dengan nada tegas, Kamis (20/11).
Menurutnya, PLN tidak bisa hanya memberikan alasan teknis tanpa tindakan nyata. Ia menilai perusahaan negara tersebut harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan jaringan, mengevaluasi titik rawan gangguan, serta melakukan perbaikan menyeluruh pada infrastruktur yang sudah tidak layak.
“Kalau memang ada jaringan tua, segera diganti. Jika peralatan rusak, harus diperbaiki atau diperbarui. Jangan menunggu masyarakat marah baru bergerak,” tambahnya.
Dampak pemadaman listrik disebut sangat signifikan bagi UMKM lokal. Sejumlah usaha seperti penjual es balok, kuliner, bengkel, usaha fotokopi, hingga pengrajin rumahan mengalami kerugian karena aktivitas produksi terhenti. Bahan makanan cepat rusak dan pelanggan memilih menunda pekerjaan karena tidak ada listrik.
“Kehidupan ekonomi masyarakat sedang sulit. Ketika listrik padam, mereka kehilangan pendapatan. Ini sangat memukul kesejahteraan warga,” jelasnya.
Tak hanya ekonomi, dunia pendidikan di wilayah itu juga ikut terdampak. Proses belajar yang membutuhkan perangkat elektronik seperti komputer, proyektor, dan jaringan internet sering terhenti. Kondisi ini memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara kota dan pedalaman.
Anggota DPRD Sintang, Juni, meminta PLN memberikan penjelasan tidak hanya sebatas penyebab gangguan, tetapi juga menyampaikan rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan layanan listrik lebih stabil. Ia menegaskan DPRD akan terus menindaklanjuti persoalan ini demi kepentingan masyarakat.
“PLN harus hadir memberikan kepastian, bukan sekadar permintaan maaf. Warga berhak mendapatkan listrik yang layak dan berkelanjutan,” tutupnya.
