SINTANG, RB — Lonjakan harga LPG subsidi 3 kilogram di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sintang kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Sintang, Juni, menyampaikan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan distribusi yang dinilainya membuka celah bagi praktik permainan harga di tingkat pangkalan maupun pengecer.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah warga di wilayah pedalaman mengeluhkan harga LPG melon yang mencapai Rp38.000 hingga Rp40.000 per tabung. Angka ini jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada LPG bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
“Jika harga di lapangan bisa melonjak dua kali lipat, ada masalah serius pada mekanisme distribusi. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat formalitas,” tegasnya, Kamis (20/11).
Menurutnya, rantai distribusi LPG subsidi yang seharusnya terkontrol justru menunjukkan banyak celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan berlebih. Ia menyebut bahwa lemahnya koordinasi antara agen, pangkalan, dan pemerintah daerah telah ikut memperburuk situasi.
Beberapa warga juga melaporkan adanya keterlambatan pasokan yang menyebabkan kelangkaan sementara, sehingga pengecer memanfaatkan kondisi tersebut untuk menaikkan harga. Legislator dari Fraksi Gerindra ini menilai persoalan ini tidak boleh dianggap wajar, mengingat LPG subsidi merupakan program pemerintah yang sudah diatur dengan kuota dan jalur distribusi yang jelas.
“Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan. LPG subsidi adalah hak masyarakat yang harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya,” ujarnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Ia mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi, mulai dari tingkat agen hingga pengecer. Ia juga meminta agar instansi terkait melakukan audit stok serta menindak tegas pelaku pelanggaran, terutama pangkalan yang sengaja menjual di atas HET.
Selain itu, Anggota DPRD Sintang, Juni, menyarankan agar penyesuaian data kebutuhan dilakukan secara berkala, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah pedalaman yang sering mengalami kelangkaan.
“Tanpa data yang akurat, kebijakan kuota LPG tidak akan efektif. Ini harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Sintang akan terus mengawasi isu ini karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Stabilitas harga energi adalah bagian dari kesejahteraan. DPRD berkomitmen mengawal persoalan ini sampai ada langkah konkret,” tutupnya.
