SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program perumahan layak huni yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi masyarakat.
Program ini tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga Sintang. Hunian yang nyaman dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong produktivitas, kesehatan, dan stabilitas ekonomi keluarga.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sintang, Hendrikus, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan rumah di seluruh kecamatan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar pengajuan program tiga juta rumah subsidi yang dijadwalkan pemerintah pusat pada tahun 2026.
“Kami tengah menyusun data kebutuhan rumah di Sintang. Target kami, pada 2026 Kabupaten Sintang bisa memperoleh jatah dari program tiga juta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Hendrikus, Senin (10/11/2025).
Hendrikus menekankan bahwa kebutuhan hunian di Sintang masih sangat besar. Ketidakseimbangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan permintaan warga menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi.
“Ketersediaan rumah saat ini belum mencukupi. Permintaan terus meningkat, sedangkan jumlah rumah yang ada masih terbatas. Oleh karena itu, kami mempercepat pendataan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar Sintang dapat memperoleh bantuan rumah subsidi dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak semata soal menambah jumlah unit baru, melainkan juga bagian dari strategi peningkatan kualitas sosial masyarakat. Hunian layak diyakini dapat mendukung pola hidup lebih sehat, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ekonomi keluarga.
Selain itu, Pemkab Sintang mulai membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta serta lembaga pembiayaan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni. Kolaborasi lintas sektor dianggap krusial agar program perumahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
(Rilis Kominfo)
