SINTANG, RB – Lonjakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kabupaten Sintang kembali menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, menilai persoalan ini telah menjadi beban serius bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, harga gas subsidi yang seharusnya dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) kini banyak ditemukan di pasaran dengan harga jauh di atas ketentuan.
“Banyak warga mengeluh karena harus membeli gas hingga Rp 33.000 per tabung. Ini sangat memberatkan bagi keluarga kecil yang penghasilannya pas-pasan,” ujar Santosa, Sabtu (8/11/2025).
Ia menegaskan bahwa LPG 3 kilogram adalah barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi, di mana tabung gas subsidi justru banyak digunakan oleh pelaku usaha menengah dan rumah makan yang sebenarnya mampu membeli gas non-subsidi.
“Kalau subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, artinya kebijakan ini gagal membantu rakyat. Ini bukan hanya soal harga, tapi soal keadilan sosial,” tegasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, menduga lemahnya sistem pengawasan dan pendataan menjadi penyebab utama persoalan ini.
Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi LPG subsidi, mulai dari agen, pangkalan, hingga pengecer.
“Pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan penerima LPG subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar penyalurannya tepat sasaran. Data yang akurat akan meminimalkan penyimpangan dan memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat miskin,” katanya.
Selain itu, Ia juga mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, serta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang memanfaatkan situasi dengan memainkan harga di lapangan.
Ia berharap upaya pembenahan distribusi LPG subsidi dapat segera dilakukan agar masyarakat kecil tidak terus menjadi korban dari kebijakan yang seharusnya berpihak kepada mereka.
“Keadilan sosial harus dijaga. Jangan biarkan masyarakat menjerit hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti energi,” pungkasnya.
