SINTANG, RB — Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Kabupaten Sintang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sintang. Anggota DPRD, Senen Maryono, meminta puskesmas di seluruh wilayah Sintang untuk memperluas layanan imunisasi agar tidak hanya dilakukan di kawasan perkotaan.
Menurutnya, masih banyak sekolah terutama di daerah pedalaman yang belum mendapatkan pelayanan imunisasi secara maksimal. Padahal, imunisasi merupakan kebutuhan dasar yang harus diterima semua anak untuk mencegah risiko penularan penyakit.
“Imunisasi adalah kunci ketahanan masyarakat terhadap penyakit. Jangan sampai hanya anak-anak di kota yang mendapatkan akses, sementara yang di pedalaman tertinggal,” tegasnya, Sabtu (15/11).
Politisi PAN dari Daerah Pemilihan Sintang Kota itu berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan koordinasi dengan puskesmas agar pelaksanaan BIAS menjangkau lebih banyak sekolah. Upaya jemput bola, menurutnya, perlu menjadi strategi utama karena kondisi geografis Sintang yang cukup luas dan sebagian wilayah sulit diakses.
“Puskesmas harus berani turun langsung ke sekolah-sekolah di kecamatan dan desa. Ini bukan hanya soal tugas, tetapi soal keadilan dalam pelayanan kesehatan,” katanya.
Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa tanpa pemerataan pelayanan, pelajar yang tinggal di pedalaman terancam tidak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Hal itu berpotensi menimbulkan kesenjangan kesehatan, terutama ketika mereka melanjutkan pendidikan ke daerah lain.
“Anak-anak di desa berhak sama mendapatkan perlindungan kesehatan. Jangan sampai mereka menjadi kelompok berisiko hanya karena lokasi tempat tinggal,” ujarnya.
Ia menilai bahwa dukungan masyarakat dan sekolah juga menjadi faktor penting untuk memperluas cakupan imunisasi. Kolaborasi semua pihak dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan BIAS berhasil mencapai target.
“Kita ingin BIAS tahun ini berjalan optimal, tanpa ada sekolah atau peserta didik yang terlewat,” lanjutnya.
Anggota DPRD Sintang, Senen Maryono, berharap pemerintah daerah terus menguatkan komitmen layanan kesehatan preventif dan memastikan tidak ada batas pemisah antara kota dan desa dalam pelayanan masyarakat.
“Kesehatan adalah hak dasar. Semua anak berhak mendapat perlindungan yang sama,” pungkasnya.
