SINTANG, RB – Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengajak masyarakat untuk mematuhi pengalihan arus lalu lintas yang diberlakukan di sekitar kawasan Pengadilan Negeri Sintang pada Senin, 30 Maret 2026. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di lokasi tersebut.
Langkah pengaturan arus kendaraan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah sekitar titik aksi. Pemerintah daerah menilai, pengalihan lalu lintas menjadi solusi penting agar kegiatan penyampaian aspirasi tetap dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan yang berarti bagi pengguna jalan lainnya.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang, Abdul Syufriadi, menjelaskan bahwa rekayasa lalu lintas tersebut merupakan bagian dari strategi pengamanan terpadu yang telah disiapkan bersama aparat terkait.
Menurutnya, hal ini penting untuk memastikan seluruh kegiatan, baik aksi demonstrasi maupun aktivitas masyarakat umum, dapat berjalan secara seimbang dan kondusif.
“Pengalihan arus lalu lintas ini kami lakukan semata-mata untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. Kami berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi pengaturan yang sudah ditetapkan agar situasi tetap aman dan terkendali,” ujar Abdul Syufriadi.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait telah dilakukan sejak awal untuk memastikan kesiapan di lapangan. Selain pengalihan arus, petugas juga disiagakan di sejumlah titik untuk membantu mengatur lalu lintas dan memberikan informasi kepada masyarakat.
Abdul juga mengimbau para pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif yang telah disiapkan guna menghindari kepadatan di sekitar area Pengadilan Negeri Sintang. Dengan adanya kerja sama dari seluruh pihak, diharapkan potensi kemacetan dapat diminimalisir dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar.
Pemerintah Kabupaten Sintang berharap situasi selama aksi berlangsung tetap aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan yang dapat merugikan masyarakat luas.
