SINTANG, RB — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketergantungan ini, menurutnya, membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit dan menyulitkan pelaksanaan program-program pembangunan.
Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Sandan menegaskan bahwa baik legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Sintang telah berusaha keras dalam menyusun dan merancang program kerja untuk masyarakat. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah, khususnya rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta keterlambatan pencairan dana pusat, menjadi kendala utama yang menghambat realisasi berbagai rencana tersebut.
“Upaya dari DPRD dan pemerintah daerah sudah maksimal. Tapi karena kita terlalu bergantung pada dana dari pusat, ya kita hanya bisa menunggu kapan dana itu ditransfer,” ujar Sandan kepada media belum lama ini.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar program prioritas dan rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah sangat bergantung pada transfer dana dari APBN. Sementara itu, PAD Kabupaten Sintang yang masih minim belum mampu memberikan kontribusi besar untuk pembiayaan mandiri pembangunan daerah.
“Kondisi PAD kita ya memang terbatas, tidak banyak yang bisa diharapkan. Ini menjadi tantangan besar dalam menyusun rencana pembangunan yang benar-benar bisa dijalankan,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, Sandan berharap agar para wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Barat yang kini duduk di DPR RI bisa lebih proaktif dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam pembahasan dan pengalokasian anggaran di tingkat nasional.
Ia menilai bahwa dukungan dari para legislator pusat sangat dibutuhkan agar daerah-daerah seperti Sintang tidak selalu berada di posisi tertinggal hanya karena kendala anggaran. Keterbatasan fiskal seharusnya tidak menjadi penghalang utama untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita sangat berharap kepada anggota DPR RI dari daerah kita. Mereka harus bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat di Sintang, agar bisa mendapatkan perhatian dan alokasi dana yang lebih adil,” pungkas Sandan.
