SINTANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sintang menanggapi keluhan masyarakat terkait kemacetan yang kerap terjadi di sekitar kawasan Tugu Jam. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Jalan, Edy Paryanto, menyebutkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Edy menjelaskan bahwa melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas, Dishub Sintang telah mengusulkan kepada Bappeda agar penanganan kemacetan di sekitar Tugu Jam dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Meski demikian, menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kewenangan karena ruas jalan tersebut berstatus sebagai jalan nasional, yang menjadi wewenang pemerintah pusat.
“Kami memang memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan karena jalan itu masuk dalam jaringan jalan nasional. Kami masih menanti tindak lanjut dari Balai Pelaksana Jalan Nasional. Walau begitu, kami tetap menempatkan persoalan ini sebagai prioritas yang dibahas bersama pihak kepolisian, Jasa Raharja, dan Dinas PUPR. Bahkan, persoalan ini telah kami sampaikan dalam lebih dari lima pertemuan dengan pihak balai,” ujar Edy belum lama ini.
Ia menambahkan bahwa dalam rencana yang telah diajukan, terdapat usulan pelebaran jalan dari arah Jembatan Melawi menuju Sungai Durian dan ke arah Pontianak. Rencana ini mencakup pelebaran enam meter di kedua sisi jalan serta tiga meter tambahan di jalur menuju Alfamart.
Sebagai langkah tambahan untuk mengurai kepadatan kendaraan, Dishub juga mengusulkan pembangunan U-turn (putaran balik) di kawasan bekas bandara agar arus lalu lintas dapat terurai saat terjadi antrean panjang.
“Pemerintah daerah juga telah merancang alternatif lain berupa jalan lingkar yang akan menghubungkan wilayah Sungai Ringin, Sungai Durian, hingga ke Pertamina. Rencana ini sudah masuk dalam perencanaan kami,” jelasnya.
Namun, ia mengakui bahwa selain persoalan kewenangan, kendala anggaran juga menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan jalan alternatif, khususnya jalan lingkar Sungai Durian yang membutuhkan biaya cukup besar.
(Rilis Kominfo)
