SINTANG, RB – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lusi, kembali menyoroti kondisi infrastruktur dasar yang memprihatinkan di daerah pemilihannya, khususnya di Kecamatan Ketungau Tengah. Ia menyebut, sejumlah desa seperti Argo Mulyo dan Wirayuda masih menghadapi kerusakan jalan yang parah, terlebih di saat musim hujan tiba.
“Begitu hujan turun, jalan-jalan berubah jadi lumpur. Tapi saat kemarau pun kondisinya tak kalah buruk debu tebal sampai masuk ke rumah warga,” ungkap Lusi saat dijumpai di Gedung DPRD Sintang, baru-baru ini.
Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat paling dominan menyangkut tiga persoalan mendasar, yakni akses jalan, jaringan listrik, dan pasokan air bersih. Menurutnya, permasalahan tersebut tidak kunjung selesai karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan belum maksimalnya pengalokasian anggaran pembangunan ke wilayah-wilayah pelosok.
Ia menjelaskan bahwa ruas jalan di daerah Ketungau Tengah berada di bawah kewenangan yang beragam, baik pemerintah kabupaten, provinsi, hingga nasional, yang seringkali menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab dalam hal perbaikan dan pembangunan.
Lusi juga mengkritisi pengerjaan jalan nasional paralel yang melewati wilayah itu. Menurutnya, proyek tersebut tidak dijalankan dengan standar mutu yang memadai dan kini malah terhenti sebelum selesai. Ia meminta agar pemerintah, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, tetap memprioritaskan pembangunan sarana dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih.
Sebagai bentuk komitmennya, Lusi menyampaikan bahwa ia telah menyerahkan proposal resmi kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sebuah pertemuan nasional. Proposal tersebut memuat data dan dokumentasi lengkap mengenai kondisi infrastruktur di Dapil 2, termasuk status jalan dan fasilitas umum yang rusak.
“Saya mungkin satu-satunya anggota DPRD se-Indonesia yang menyerahkan proposal seperti ini langsung ke DPP. Saya lampirkan semua bukti foto jalan berlumpur, jembatan rapuh, tiang listrik belum terpasang, sampai warga yang kesulitan air bersih,” jelasnya.
Lusi berharap dengan adanya perhatian dari tingkat pusat, kebutuhan masyarakat perbatasan bisa segera direspons dan tidak terus-menerus diabaikan.
“Jangan remehkan daerah perbatasan. Mereka juga punya hak yang sama untuk menikmati pembangunan,” tegasnya.
