SINTANG, RB – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan transmigrasi konvensional.
Ia menilai, program yang selama ini dikenal sebagai pemindahan penduduk dari wilayah padat seperti Pulau Jawa ke daerah-daerah lain di Indonesia, justru membawa dampak sosial yang kompleks dan tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan ini menekankan bahwa pendekatan tersebut sudah tidak relevan di masa kini, karena hanya menggeser persoalan kemiskinan dari satu daerah ke daerah lain, tanpa memberikan solusi berkelanjutan.
“Kita semua satu suara, termasuk Ketua Komisi V DPR RI, Pak Lasarus. Tidak boleh lagi ada program transmigrasi yang hanya mengalihkan beban sosial antarwilayah,” kata Rumpak saat ditemui di Kantor DPRD Sintang baru-baru ini.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan transmigrasi gaya lama terbukti tidak mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Alih-alih menyeimbangkan kepadatan penduduk dan pembangunan, program tersebut justru memperparah ketimpangan dan menambah persoalan sosial baru di daerah tujuan.
“Yang terjadi selama ini, hanya memindahkan orang yang tidak memiliki penghidupan layak ke tempat lain yang juga belum siap. Ini artinya memindahkan kemiskinan, bukan menyelesaikannya,” lanjutnya.
Rumpak mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mulai merumuskan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan berpihak kepada masyarakat lokal. Ia mendorong agar konsep transmigrasi lokal yang memanfaatkan potensi penduduk setempat lebih dikedepankan sebagai alternatif yang lebih rasional dan berkelanjutan.
“Model transmigrasi konvensional sudah tidak cocok diterapkan saat ini. Yang lebih tepat adalah penguatan transmigrasi berbasis lokal, di mana masyarakat sekitar diberdayakan secara maksimal,” ujarnya.
Ia berharap wacana kebijakan pembangunan ke depan tidak hanya mengulang pola lama yang gagal, namun benar-benar menyentuh akar persoalan dan mempertimbangkan realitas sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
“Kita butuh kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil, bukan hanya mengganti lokasi masalah,” tutup Rumpak.
