SINTANG, RB – Pemerintah Kabupaten Sintang terus meningkatkan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap anak melalui kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak serta pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan lembaga pengasuhan. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Praja Sintang, Kamis (22/10/2026), dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Sosialisasi yang mengangkat tema “Strategi Pemenuhan Hak Anak, Pencegahan Kekerasan dan Perundungan di Lingkungan Lembaga Pengasuhan Anak” tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan yang mengancam keselamatan dan masa depan anak.
Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Sintang, Edy Harmaini, mengatakan bahwa persoalan kekerasan terhadap anak masih membutuhkan perhatian bersama. Meskipun angka kejadian menunjukkan kecenderungan menurun, dampak yang ditimbulkan tetap tidak boleh dianggap ringan.
“Penurunan intensitas kekerasan terhadap anak memang mulai terlihat secara perlahan. Namun, kita tidak boleh lengah karena setiap kasus yang terjadi dapat memberikan dampak serius terhadap kehidupan dan masa depan anak,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini DKBP3A Kabupaten Sintang sedang menangani sebanyak 24 kasus anak yang telah dilaporkan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa upaya perlindungan anak harus terus diperkuat, baik melalui pencegahan maupun penanganan terhadap korban.
Menurutnya, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan psikologis, perkembangan mental, dan kemampuan anak dalam bersosialisasi. Karena itu, diperlukan perhatian serta pendampingan yang tepat agar anak yang menjadi korban dapat memperoleh perlindungan.
Selain kekerasan, tindakan perundungan atau bullying juga menjadi persoalan yang perlu dicegah sejak dini. Lingkungan pengasuhan harus mampu memberikan rasa aman kepada anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa mengalami tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merugikan.
Edy menegaskan bahwa pengelola lembaga pengasuhan perlu memahami hak-hak anak, termasuk cara mengenali tanda-tanda kekerasan serta prosedur pelaporan apabila ditemukan tindakan yang mengancam keselamatan anak.
Di samping itu, persoalan perkawinan usia dini turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menyoroti masih adanya permohonan dispensasi perkawinan yang melibatkan anak berusia 15 hingga 16 tahun.
Menurutnya, anak pada usia tersebut masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Perkawinan terlalu dini juga dapat berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga.
“Pencegahan perkawinan usia dini membutuhkan keterlibatan orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak terkait. Anak harus diberikan kesempatan untuk tumbuh, berkembang, serta memperoleh pendidikan yang layak,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Sintang berharap seluruh pengelola lembaga pengasuhan semakin memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah anak. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih peduli dan berani melaporkan apabila menemukan indikasi kekerasan maupun pelanggaran terhadap hak anak.
Pemerintah daerah menilai perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi terkait, melainkan membutuhkan dukungan keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan setiap anak di Kabupaten Sintang dapat memperoleh haknya untuk hidup aman, mendapatkan kasih sayang, mengenyam pendidikan, serta tumbuh dan berkembang tanpa ancaman kekerasan maupun diskriminasi.











