SINTANG, RB – Wakil Ketua DPRD Sintang, Yohanes Rumpak, menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendorong perbaikan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sintang. Ia menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur yang memadai merupakan tanggung jawab utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Yohanes, dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan, penting untuk memahami batas kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, termasuk kalangan pelajar, yang belum sepenuhnya mengetahui pembagian kewenangan tersebut.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah adalah keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam melakukan efisiensi dan prioritas program pembangunan agar tetap tepat sasaran.
Yohanes juga menyoroti bahwa dukungan dari pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di daerah saat ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini, menurutnya, turut menambah tantangan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan.
Dalam perbandingan dengan daerah lain, Yohanes menilai tidak tepat jika kondisi Kabupaten Sintang disamakan dengan wilayah seperti Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan Pulau Jawa, namun tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang setara.
“Jangan samakan kita dengan Jawa Barat. Mereka memiliki anggaran besar dan aktivitas ekonomi yang tinggi sehingga mampu mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih cepat,” ujarnya.
Menurutnya, ketimpangan antara luas wilayah dan besaran anggaran menunjukkan adanya tantangan serius dalam skema transfer keuangan daerah. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.
Meski demikian, Yohanes tetap optimistis pemerintah daerah akan terus berupaya mencari solusi, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggali potensi sumber pembiayaan lain untuk mendukung pembangunan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami kondisi tersebut serta tetap memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Sintang.
