SINTANG, RB – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke Kabupaten Sintang sebesar Rp338 miliar.
Ia memastikan bahwa belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ASN, tidak akan terdampak oleh pemotongan tersebut. Namun, pembangunan infrastruktur dipastikan akan menjadi sektor yang paling merasakan efek penyesuaian.
Ia menjelaskan bahwa pemotongan ini merupakan bagian dari kebijakan penyesuaian fiskal nasional, di mana seluruh daerah diminta melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, meskipun jumlah pemotongan cukup besar, pemerintah daerah telah memprioritaskan belanja wajib sehingga tidak ada pegawai yang akan terdampak dari sisi penghasilan.
“Gaji pegawai tetap aman. Efisiensi dilakukan pada pos pembangunan dan beberapa kegiatan fisik yang harus ditata ulang sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya, Jumat (28/11).
Ia menambahkan bahwa kondisi fiskal yang menantang ini membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis dalam menyusun kembali prioritas pembangunan.
Sejumlah rencana pembangunan infrastruktur diperkirakan akan mengalami penyesuaian, baik dalam skala maupun waktu pelaksanaan. Ketua DPRD Sintang ini meminta OPD terkait untuk lebih fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia juga menilai bahwa dalam situasi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi semakin penting. DPRD akan memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar seluruh kegiatan yang tetap dijalankan memberikan nilai manfaat maksimal.
“Kita harus lebih cermat. Setiap anggaran harus direncanakan dan digunakan seefisien mungkin. Pembangunan tetap berjalan, tetapi dengan skala prioritas yang lebih tajam,” ujarnya.
Selain itu, Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, mengajak masyarakat untuk memahami bahwa penyesuaian fiskal merupakan kebijakan nasional dan tidak hanya dialami Kabupaten Sintang. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan tetap dapat direalisasikan secara berkelanjutan meski dalam keterbatasan.
Ia optimistis bahwa dengan manajemen anggaran yang tepat, Kabupaten Sintang tetap mampu menjaga stabilitas pembangunan serta memberikan pelayanan publik yang maksimal.
