SINTANG, RB – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, kondisi infrastruktur jalan dalam kota Sintang kembali menjadi perhatian serius.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Gerindra, Ardi Anggora, menyuarakan keprihatinan terhadap lemahnya sistem pemeliharaan jalan yang dinilai masih bersifat reaktif dan tidak terencana secara berkelanjutan.
Menurutnya permasalahan jalan rusak di kawasan perkotaan, seperti di Jalan Kelam, merupakan cerminan dari kurangnya strategi pemeliharaan yang sistematis.
Ia menilai, pendekatan yang selama ini diterapkan pemerintah daerah cenderung menunggu hingga kerusakan parah terjadi sebelum dilakukan perbaikan.
“Selama ini kita masih menunggu jalan rusak berat baru diperbaiki. Pola seperti ini jelas boros anggaran dan berisiko bagi keselamatan masyarakat,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kondisi jalan yang rusak tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna kendaraan, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan biaya logistik.
Menurutnya, jika pemerintah menerapkan sistem pemeliharaan preventif, maka perbaikan bisa dilakukan lebih efisien dengan biaya yang lebih kecil serta hasil yang lebih tahan lama.
“Pemkab Sintang harus mulai mengubah cara pandang dalam pembangunan infrastruktur. Jangan menunggu rusak, baru bergerak. Kita butuh pemeliharaan rutin dan berkelanjutan,” tegasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sintang dari Fraksi Gerindra, Ardi, juga mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera melakukan pemetaan kondisi jalan secara menyeluruh, terutama di ruas-ruas padat lalu lintas dan rawan kerusakan.
Dengan data yang akurat, langkah mitigasi dapat dilakukan lebih cepat sebelum kerusakan meluas. Selain aspek teknis, Ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam menjaga kualitas infrastruktur kota.
Ia menilai pengawasan publik juga memiliki peran penting agar pelaksanaan proyek perbaikan jalan dapat berjalan transparan dan tepat sasaran.
“Perbaikan bukan hanya soal tambal sulam, tapi bagaimana kita membangun sistem pengawasan yang efektif agar anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.
Ia berharap Pemkab Sintang menjadikan momentum akhir tahun ini sebagai evaluasi terhadap kebijakan infrastruktur agar di tahun 2026 mendatang, wajah kota Sintang bisa lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.
