SINTANG, RB – Pemerintah Kabupaten Sintang kini dihadapkan pada tantangan serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp388 miliar.
Kondisi ini menuntut langkah perencanaan yang lebih cermat dan strategis agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, menegaskan bahwa dampak dari pengurangan dana ini akan terasa langsung pada pembangunan infrastruktur dan belanja pegawai. Ia menjelaskan, bahkan sebelum adanya pemangkasan, keuangan daerah Sintang sudah mengalami tekanan yang cukup berat.
“Kalau tidak berhati-hati dalam menyusun prioritas, kita bisa kesulitan membayar kewajiban rutin pegawai. Karena itu, semua sektor harus menyesuaikan diri dengan kemampuan fiskal yang ada,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Ia menilai situasi ini harus disikapi dengan penuh transparansi dan akuntabilitas, agar masyarakat memahami bahwa keterbatasan anggaran bukan karena lemahnya komitmen pemerintah daerah, melainkan akibat kondisi nasional yang memaksa adanya efisiensi di berbagai lini.
“Keterbukaan penting supaya tidak muncul kesalahpahaman. Pemerintah bukan tidak mau membangun, tetapi kemampuan keuangan memang terbatas. Masyarakat perlu tahu kondisi sebenarnya agar tetap mendukung langkah efisiensi yang diambil,” tambahnya.
Sebagai langkah mitigasi, DPRD meminta agar Pemkab Sintang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan proyek pembangunan.
Proyek yang belum mendesak sebaiknya ditunda, sementara anggaran difokuskan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur dasar, layanan publik, dan peningkatan ekonomi rakyat.
Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.
Ia menilai Sintang memiliki potensi besar dalam sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan sumber daya lokal yang masih bisa dioptimalkan.
“Kalau PAD meningkat, kita tidak terlalu bergantung pada dana transfer. Ini yang harus menjadi fokus ke depan: bagaimana menggali potensi daerah secara kreatif, transparan, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur di Sintang masih menjadi pekerjaan besar yang belum sepenuhnya selesai. Karena itu, efisiensi anggaran harus disertai dengan perencanaan matang dan inovasi kebijakan agar pembangunan tetap berjalan meski dengan sumber daya terbatas.
“Kita harus kreatif, realistis, dan bijak dalam mengambil keputusan. Dengan perencanaan yang tepat, pembangunan tetap bisa berlanjut tanpa mengorbankan stabilitas keuangan daerah,” tutupnya.
