SINTANG, RB – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sintang, Toni, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sintang yang dinilainya masih jauh dari kata memadai. Ia menyoroti berbagai aspek mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana hingga minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Saat ini, Sintang memiliki minimal 10 armada pengangkut sampah. Tapi kenyataannya, hanya ada 8 unit dan separuhnya tidak berfungsi. Hanya empat kendaraan yang masih bisa beroperasi, dan ini sangat mengganggu proses pengangkutan,” ujar Toni baru-baru ini.
Ia menjelaskan, di Sintang terdapat dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yakni di Nenak dan Sepauk. Namun, keduanya kini mengalami kelebihan kapasitas, terutama setelah peristiwa banjir besar serta kunjungan Presiden beberapa waktu lalu yang menyebabkan lonjakan volume sampah. Akibatnya, terjadi penumpukan hingga mencapai 74 truk, sementara sarana pendukung belum mencukupi.
Lebih lanjut, Toni mengungkapkan bahwa hanya terdapat sembilan titik Tempat Penampungan Sementara (TPS) resmi di wilayah Sintang. Lokasi TPS tersebut di antaranya berada di Pasar Junjung Buih, Pasar Seroja, Stadion Baning, dan Jalan Hutan Wisata. TPS yang berada di luar titik-titik tersebut tidak masuk dalam daftar resmi.
Ia menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan sampah sangat penting. Namun, peran aktif pemerintah juga dibutuhkan, terutama dalam hal penyediaan anggaran, peningkatan sumber daya manusia, dan pengadaan peralatan yang memadai.
Toni juga menyampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah merencanakan pembangunan laboratorium lingkungan dengan anggaran sekitar Rp600 juta. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pengelolaan limbah dan sampah.
“Kami juga mendorong perusahaan-perusahaan agar menyalurkan dana CSR-nya untuk membantu pengadaan dump truck. Ini adalah tanggung jawab bersama, tidak bisa hanya dibebankan kepada DLH,” tegas Toni.
