SINTANG, RB — Pemangkasan anggaran pemerintah pusat dinilai membawa dampak signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang. Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, menegaskan bahwa sejumlah proyek pembangunan yang sebelumnya dijadwalkan untuk dimulai pada tahun ini terpaksa ditunda hingga tersedia kembali alokasi anggaran yang memadai.
Menurutnya, Kabupaten Sintang masih membutuhkan perhatian serius dalam pemenuhan akses infrastruktur dasar terutama di wilayah pedalaman. Daerah seperti Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, dan Ambalau masih menghadapi keterbatasan akses jalan yang layak, sementara mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi terus meningkat.
“Banyak desa di Sintang yang masih kesulitan akses karena jalan belum diaspal atau dalam kondisi rusak berat. Ketika anggaran dipangkas, tentu prioritas perbaikan dan pembangunan jalan tertunda. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” katanya, Rabu (19/11/2025).
Ia menegaskan bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan fundamental untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika akses jalan tidak memadai, biaya distribusi meningkat dan daya saing komoditas lokal menurun. Karena itu, pemangkasan anggaran berpotensi memperlambat pembangunan ekonomi daerah yang tengah berkembang.
Lebih jauh, Perwakilan rakyat ini menyoroti bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi, tetapi juga pada pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Banyak anak sekolah di pedalaman harus menempuh perjalanan jauh melalui jalur berlumpur, sementara akses ambulans untuk kondisi darurat sering kali terkendala.
“Ini bukan hanya masalah pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat. Kita tidak ingin daerah tertinggal semakin tertinggal,” tegasnya.
Untuk mengatasi situasi tersebut, DPRD Sintang mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pendanaan, termasuk kerja sama dengan perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sintang. Selain itu, optimalisasi PAD dan efisiensi belanja perlu dilakukan secara maksimal.
“Kita perlu kerja bersama, karena pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD yang terbatas,” tambahnya.
Ketua Komisi B DPRD Sintang, Hikman Sudirman, juga berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan pemangkasan anggaran agar tidak menghambat pemerataan pembangunan antar daerah.
“Kami berharap pemerintah pusat memahami kondisi daerah seperti Sintang yang sangat bergantung pada dukungan anggaran pembangunan,” pungkasnya.
