Dewan Pertanyakan Realisasi Provinsi KR

Home

Dewan Pertanyakan Realisasi Provinsi KR

SINTANG, RK – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Amanat Persatuan DPRD Sintang mempertanyakan upaya pemerintah Kabupaten Sintang untuk m

Kembangkan Sektor Pariwisata di Bumi Senentang
P5 Bentuk Penguatan Karakteristik
Melkianus Pinta Kantor Camat Ambalau Dipindah

SINTANG, RK – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Amanat Persatuan DPRD Sintang mempertanyakan upaya pemerintah Kabupaten Sintang untuk mendorong relisasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR).

“Mohon kepada pemerintah daerah supaya melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya,” ucap Melkianus saat penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda Pertanggungjwaban Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD) Sintang tahun 2021.

Hal serupa juga ditanyakan juru bicara fraksi Partai Amanat Persatuan, Senen Maryono ketika menyampaikan pandangan umum di DPRD Sintang.

“Diharapkan pemerintah Kabupaten Sintang mendorong dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentang percepatan proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang sudah masuk prolegnas,” pinta Senen.

Mewakili Bupati Sintang, Staf Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan, Selimin menanggapi saran dari Fraksi Golkar terkait upaya untuk mendorong dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk percepatan proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

Selimin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sintang selalu berkoordinasi melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan terhadap persyaratan-persyaratan pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang diperlukan dari pemerintah Kabupaten Sintang, telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

“Dapat juga kami sampaikan bahwa berdasarkan penjelasan Gubernur Kalimantan Barat pada saat menerima kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI ke Kalimantan Barat di Pontianak pada tanggal 28 Juni 2022, telah disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat bahwa seluruh berkas permohonan pembentukan Provinsi Kapuas Raya telah disampaikan kepada pemerintah pusat,” jelasnya.

Saat ini, pihaknya menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait dengan realisasi atas usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya Tersebut.

“Jawaban pertanyaan terkait pembentukan Provinsi Kapuas Raya ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Amanat Persatuan,” tukasnya.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0