SINTANG, RB — Kondisi Jalan Poros Sintang–Perbatasan yang terus memburuk kembali menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sintang. Anggota DPRD, Lusi, menegaskan bahwa keberlangsungan kerusakan jalan yang telah terjadi selama puluhan tahun tersebut merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menangani infrastruktur vital yang menjadi nadi kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.
Anggota DPRD tersebut menyebut jalur utama yang menghubungkan pusat Kota Sintang dengan wilayah Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Tempunak, dan Sepauk merupakan akses krusial yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur ekonomi, tetapi juga sebagai penghubung penting bagi layanan kesehatan, pendidikan, serta mobilitas masyarakat. Namun, hingga kini kondisi jalan masih jauh dari kata layak.
“Ini jalan poros yang memegang peran strategis, tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Lubang besar, badan jalan amblas, dan beberapa titik bahkan sulit dilalui saat hujan. Sudah terlalu lama masyarakat menunggu perbaikan yang tidak kunjung datang,” ujarnya dengan nada tegas, Senin (24/11).
Ia menjelaskan bahwa kerusakan jalan telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Warga harus mengeluarkan biaya transportasi lebih tinggi akibat sulitnya akses, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Tidak sedikit pula warga yang terpaksa menempuh perjalanan lebih lama demi mencapai fasilitas kesehatan atau mengantar anak ke sekolah.
“Ini bukan sekadar soal ketidaknyamanan, tapi soal keselamatan dan keadilan. Warga perbatasan sudah bertahun-tahun menghadapi risiko di jalan yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah,” tegasnya.
Menghadapi situasi tersebut, Anggota DPRD, Lusi, mendesak pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah konkret. Ia menyoroti bahwa kawasan perbatasan seharusnya menjadi wajah negara, bukan wilayah yang terkesan ditinggalkan.
Ia menilai perbaikan jalan poros Sintang–perbatasan perlu ditangani secara terencana dan berkelanjutan, bukan hanya dengan metode tambal sulam yang tidak bertahan lama.
“Kita butuh penanganan menyeluruh. Jangan lagi ada alasan soal keterbatasan anggaran atau cuaca. Ini soal komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat,” katanya.
Politikus ini menegaskan DPRD Sintang akan terus mengawal isu tersebut hingga tercapai kepastian perbaikan yang nyata. Ia berharap pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengalokasikan anggaran yang memadai, sehingga peningkatan infrastruktur jalan dapat dilakukan secara permanen dan sesuai standar.
Jika akses jalan diperbaiki secara optimal, Anggota DPRD, Lusi, optimistis kawasan perbatasan akan mengalami percepatan pembangunan, peningkatan aktivitas ekonomi, serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
“Sudah saatnya warga perbatasan merasakan kehadiran negara melalui infrastruktur yang layak. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap hak mereka sebagai warga negara,” tutupnya.
