SINTANG, RB – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Markus Jembari, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Musyawarah Cabang (Muscab) Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sintang yang berlangsung tertib, demokratis, dan penuh suasana kekeluargaan.
Menurutnya, penyelenggaraan Muscab yang sukses menjadi bukti bahwa ISKA merupakan organisasi yang matang dalam mengelola dinamika internal dan mampu menjaga soliditas antaranggota.
“Pelaksanaan Muscab ISKA Sintang menunjukkan kedewasaan organisasi. Semua tahapan berjalan dengan damai dan demokratis. Ini menjadi contoh bagaimana sebuah organisasi dapat menata diri secara profesional,” ujarnya, Sabtu (22/11).
Ia menilai Muscab bukan hanya agenda pergantian kepengurusan, tetapi merupakan momentum penting untuk memperkuat arah gerak organisasi.
Dalam forum tersebut, berbagai evaluasi, gagasan, dan strategi baru disusun untuk memperkuat peran ISKA dalam menjawab tantangan sosial masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah.
Politikus ini juga menyampaikan selamat kepada Yustinus yang terpilih sebagai Ketua ISKA Sintang periode berikutnya. Ia berharap kepengurusan baru mampu membawa energi positif dan program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kita berharap ISKA semakin aktif dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan, hingga advokasi sosial. Kehadiran para sarjana tentu sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan-masukan konstruktif bagi pemerintah daerah,” tegasnya.
Lebih jauh, Ia menekankan bahwa ISKA memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis masyarakat, memperkuat karakter generasi muda, serta mendorong terciptanya dialog yang sehat antara berbagai elemen sosial. Menurutnya, kontribusi intelektual dari para sarjana Katolik memiliki nilai strategis dalam proses perumusan kebijakan publik.
Dengan terlaksananya Muscab secara sukses, Anggota DPRD Sintang, Markus Jembari, optimistis ISKA Sintang dapat semakin memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah yang objektif dan solutif. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
