SINTANG, RB — Di tengah tekanan anggaran daerah yang semakin ketat, Anggota DPRD Sintang, Markus Jembari, mengajak perusahaan perkebunan di Kabupaten Sintang untuk memaksimalkan program CSR mereka dalam membantu perawatan jalan.
Ia menyebut, kondisi infrastruktur yang membutuhkan perhatian menjadi alasan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.
Menurutnya, Pemkab Sintang menghadapi tantangan besar setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran hingga Rp388 miliar. Kondisi tersebut membuat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, tidak bisa sepenuhnya ditangani pemerintah.
“Secara spesifik kebijakan untuk infrastruktur memang terbatas. Karena itu, kontribusi perusahaan sangat dibutuhkan,” ujarnya, Jumat (14/11).
Anggota DPRD Sintang, Markus Jembari, mengatakan bahwa beberapa perusahaan telah mengambil langkah positif dengan meminjamkan alat berat guna membantu perbaikan jalan yang rusak. Ia menilai kontribusi tersebut merupakan wujud kepedulian yang selayaknya menjadi contoh bagi perusahaan lain.
“Tindakan meminjamkan alat berat itu bentuk kepedulian. Dan masyarakat sangat terbantu,” ujarnya.
Namun demikian, ia menilai CSR perusahaan harus memiliki kesinambungan, bukan hanya dilakukan saat kondisi sudah sangat rusak atau ketika diminta oleh pemerintah.
“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak sekadar muncul sesekali. CSR terkait jalan hendaknya menjadi agenda rutin,” tegasnya.
Ia mencontohkan beberapa wilayah seperti Ketungau dan Kayan yang masih sering dikeluhkan masyarakat karena kondisi akses yang memprihatinkan. Ia menilai kehadiran perusahaan di daerah tersebut seharusnya membawa dampak positif, termasuk dalam urusan perawatan jalan.
“Perusahaan yang menggunakan jalan itu setiap hari punya tanggung jawab moral. Minimal memastikan jalannya tetap bisa dilalui,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa kontribusi perusahaan dalam menjaga infrastruktur bukan hanya membantu pemerintah, tetapi juga mengurangi biaya logistik perusahaan sendiri.
