SINTANG – Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung mengenai program pemerintah Kabupaten Sintang. Salah satunya dengan adanya Peraturan Bupati Sintang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Kolaboratif.
“Melalui paraturan bupati ini, pemkab sintang menegaskan bahwa dalam pembangunan di Kabupaten sintang berkolaborasi dengan semua pihak. Ini langkah yang positif ya,” ujar Indra Subekti baru-baru ini.
Karena, kata legislator partai nasdem ini, dalam melakukan pembangunan di kabupaten sintang, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dengan banyak pihak seperti disampaikan pemda sintang, yakni keterlibatan pihak swasta, credit union, NGO, perguruan tinggi, akademisi serta media.
“Saya yakin dengan adanya kolaborasi pembangunan akan lebih meningkat. Pembangunan daerah kalau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau mengandalkan angaran dari provinsi maupun pemerintah pusat, tentu tidak akan pernah cukup. Masih perlu bantuan pihak lain, salah satu misalnya adalah pihak swasta seperti perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya koloborasi pemerintah daerah kabupaten sintang dengan swasta, pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit bisa memperbaiki jalan, membangun jembatan maupun fasilitas publik lainnya. Nah kolaborasi seperti ini tentu sangat membantu pemerintah,” tegasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Kurniawan mengatakan, Pemkab Sintang mengusung Sintang Collaborative Governance, yang mana dalam membangun daerah ini melibatkan semua pihak. Akademisi, swasta, pemda, ormas dan media saling mendukung dan membangun Sintang ini.
“Kemudian dalam RPJPD Kalbar 2025-2045, Kabupaten Sintang ini didorong untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi hijau dan koridor akses menuju Ibukota Nusantara,” katanya.
