SINTANG, RB – Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sintang yang disampaikan oleh Ardi dalam rapat paripurna memberikan gambaran komprehensif mengenai hasil evaluasi dan rekomendasi terkait penyusunan Raperda APBD Tahun 2026, Jumat 28 November 2025.
Laporan tersebut menjadi pedoman penting bagi seluruh pemangku kebijakan dalam memperbaiki kualitas penyusunan anggaran agar lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Anggota DPRD, Ardi, menyampaikan bahwa laporan Badan Anggaran merupakan wujud pengawasan legislatif terhadap proses penyusunan anggaran daerah.
Dokumen tersebut menyoroti berbagai catatan strategis mengenai efektivitas program OPD, keselarasan kebijakan, serta efisiensi belanja daerah. Menurutnya, penyusunan APBD harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalitas.
Pada evaluasi yang dilakukan, Badan Anggaran menemukan sejumlah program yang memerlukan penyesuaian karena belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas ataupun dinilai kurang relevan dengan prioritas pembangunan. Program-program tersebut direkomendasikan untuk diperbaiki atau dialihkan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Selain evaluasi, laporan juga menekankan perlunya peningkatan efisiensi belanja daerah. Badan Anggaran meminta pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindih kegiatan antar-OPD serta memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki manfaat yang terukur. Efisiensi dianggap sebagai kunci untuk menjaga kredibilitas kebijakan fiskal daerah.
Dari sisi pendapatan, laporan menggarisbawahi perlunya optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Ia menekankan bahwa sektor-sektor potensial, seperti jasa, perdagangan, dan pemanfaatan aset daerah, harus digarap lebih serius. Hal ini penting agar kemampuan fiskal daerah dapat meningkat dan memberikan ruang yang lebih luas bagi pembiayaan program prioritas.
Laporan tersebut juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD 2026 selaras dengan arah pembangunan nasional sehingga dana yang dialokasikan dapat memberikan hasil yang maksimal.
Politikus ini menutup laporannya dengan mengajak pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan strategis tersebut secara serius.
Ia berharap rekomendasi yang diberikan dapat menjadi dasar penyempurnaan Raperda, sehingga APBD Tahun 2026 dapat tersusun secara lebih komprehensif, responsif, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.