SINTANG, RB – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman atau yang akrab disapa Sudir, mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ia menegaskan bahwa seluruh program harus mulai dikerjakan sejak awal tahun agar serapan anggaran optimal dan pembangunan bisa dinikmati masyarakat lebih cepat.
Menurutnya, masalah rendahnya realisasi anggaran menjadi persoalan klasik setiap tahun. Banyak OPD baru memulai kegiatan pada pertengahan atau bahkan menjelang akhir tahun anggaran, sehingga sejumlah program fisik tidak selesai tepat waktu. Padahal, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik sangat dinantikan masyarakat.
“Saya meminta semua OPD tancap gas sejak awal tahun. Jangan menunggu sampai pertengahan tahun baru mulai bekerja. Jika ditunda, program akan menumpuk dan realisasi pasti rendah,” tegas Sudir, Senin (24/11).
Ia menyoroti beberapa kegiatan fisik prioritas seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pelayanan publik, hingga sarana pendukung ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut harus memiliki perencanaan yang matang, termasuk proses administrasi seperti pelelangan dan penetapan penyedia jasa yang tidak boleh lagi menjadi hambatan.
“Ketika kegiatan dimulai terlambat, otomatis pembangunan juga terlambat. Yang dirugikan tentu masyarakat yang membutuhkan fasilitas itu,” ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menjelaskan bahwa percepatan pelaksanaan kegiatan fisik bukan hanya tentang kinerja OPD, tetapi juga menyangkut citra pemerintah daerah. Rendahnya serapan anggaran dapat memunculkan persepsi publik bahwa pemerintah daerah lamban dalam bekerja dan kurang serius menjalankan program pembangunan.
“Anggaran sudah tersedia. Tinggal bagaimana OPD mengelola dan mengeksekusinya dengan tepat. Jangan sampai ada kesan pemerintah tidak mampu bekerja optimal,” katanya.
DPRD Sintang melalui Komisi B memastikan akan memperketat fungsi pengawasan selama tahun anggaran 2025. Jika ditemukan OPD yang lamban atau tidak maksimal, DPRD tidak akan ragu memberikan catatan, teguran, maupun rekomendasi perbaikan.
“Kami berharap OPD bisa memulai lebih cepat. Tujuan akhirnya adalah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secepat mungkin,” pungkasnya.