SINTANG, RB – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sintang memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Tahun Anggaran 2024. Fraksi ini mendesak agar dana tersebut dimaksimalkan untuk membiayai program-program strategis dan kegiatan prioritas yang mendesak.
Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Jimi Manopo, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“Fraksi kami menilai bahwa SILPA yang cukup besar seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menopang aktivitas ekonomi, serta penguatan layanan kesehatan dan pendidikan,” ujar Jimi.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perencanaan yang cermat dan pengawasan yang intensif, agar pemanfaatan anggaran tidak sia-sia dan benar-benar membawa dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sintang.
Menanggapi pandangan tersebut, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, mengungkapkan bahwa total SILPA Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp213.434.170.239,85. Dana ini berasal dari sejumlah sumber, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau, DBH Sawit, DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) earmark, insentif fiskal, dana BLUD, bantuan dari pemerintah provinsi, hibah dari BNPB, serta hasil efisiensi belanja.
Wakil Bupati menegaskan bahwa dana SILPA akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.
“Penggunaan SILPA akan difokuskan pada hal-hal yang mendesak dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sintang,” jelas Ronny.
Dengan pemanfaatan anggaran yang lebih terarah dan bertanggung jawab, pemerintah daerah berharap kebutuhan masyarakat di berbagai sektor dapat segera diatasi dan pembangunan yang merata bisa terwujud.