SINTANG, RB – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan penghematan anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Ia menilai bahwa langkah pemangkasan anggaran secara besar-besaran berpotensi menghambat berbagai program pembangunan yang sebelumnya telah disusun secara matang bersama stakeholder terkait.
Menurut Sandan, strategi efisiensi anggaran yang tidak disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah di lapangan, justru bisa menjadi penghalang utama dalam merealisasikan agenda pembangunan yang telah direncanakan.
“Kalau anggarannya dipangkas terlalu besar, bagaimana kita mau menjalankan pembangunan? Ini akan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Sintang.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah program prioritas berisiko batal dilaksanakan akibat minimnya alokasi dana yang tersedia, meskipun perencanaannya telah dilakukan jauh-jauh hari.
“Sudah disusun rencana dengan baik, tapi tidak bisa jalan karena anggaran tidak tersedia. Kalau dipaksa jalan, malah bisa menimbulkan masalah baru seperti utang atau defisit daerah,” jelasnya.
Sandan juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan efisiensi. Ia menilai bahwa keputusan tersebut tidak boleh diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi ini mengorbankan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Harus ada diskusi antara eksekutif dan legislatif sebelum diputuskan,” tambahnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa pembangunan bukan hanya janji politik semata, melainkan tanggung jawab nyata kepada rakyat.
“Kalau anggarannya dikurangi tanpa perhitungan matang, bagaimana mungkin kita bisa memenuhi janji pembangunan tersebut,” tegas Sandan.