SINTANG, RB – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Santosa, memberikan apresiasi tinggi terhadap program pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pendanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya untuk pembangunan jembatan di beberapa wilayah pedalaman.
Ia menyebut bahwa kehadiran 12 jembatan yang akan dibangun itu tidak hanya menjadi solusi bagi keterisolasian, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Dalam pernyataannya, Santosa menekankan bahwa jembatan-jembatan tersebut bukan sekadar proyek konstruksi biasa. Baginya, keberadaan jembatan adalah kebutuhan mutlak yang selama ini menjadi persoalan pokok masyarakat di banyak kecamatan.
Ia menggambarkan jembatan sebagai “urat nadi” kehidupan masyarakat, yang menjadi penghubung utama dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun sosial budaya.
“Tanpa jembatan yang layak, masyarakat di pedalaman selalu terjebak dalam ketergantungan musim. Ketika hujan turun, akses mereka tertutup lumpur, sungai meluap, dan distribusi barang serta orang menjadi sangat sulit. Pembangunan jembatan ini adalah bentuk konkret dari upaya membuka isolasi,” kata Santosa, belum lama ini.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, masyarakat di daerah seperti Digurung Kempadik, Nanga Jetak, dan beberapa titik lainnya harus bertaruh nyawa setiap kali melewati jembatan darurat yang dibangun secara swadaya. Banyak dari jembatan lama yang sudah mengalami kerusakan berat, bahkan tak sedikit yang hanyut diterjang arus saat banjir.
“Bayangkan saja, anak-anak sekolah harus menyeberang sungai dengan jembatan kayu seadanya, yang bisa roboh kapan saja. Petani pun harus menunda mengangkut hasil kebunnya karena akses tertutup,” imbuhnya.
Menurut Santosa, pembangunan jembatan ini akan memberikan perubahan besar dalam cara hidup masyarakat. Tidak hanya mempermudah mobilitas, tapi juga mendorong efisiensi distribusi barang dan hasil pertanian.
Sebelumnya, petani harus mengeluarkan ongkos besar untuk membawa hasil panen seperti karet, sawit, dan lada dari ladang ke pasar. Biaya transportasi yang tinggi selama ini menjadi hambatan utama bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya.
“Kalau sekarang mereka bisa tempuh jalan 2 jam karena putar jauh, nanti bisa hanya 30 menit lewat jembatan baru. Artinya, penghematan waktu dan biaya, dan otomatis keuntungan juga meningkat,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu.
Santosa juga menyinggung pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan proyek. Menurutnya, proyek pembangunan yang dibiayai negara harus dijalankan dengan profesionalisme tinggi, tanpa menyisakan celah untuk praktik yang menyimpang. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
“Kami tidak ingin pembangunan ini dikerjakan asal-asalan. Pemenang tender harus berpengalaman, punya rekam jejak baik, dan sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu dan mutu yang ditentukan. Jangan sampai proyek mangkrak atau asal jadi,” tegasnya.
Tak hanya soal kualitas pekerjaan, Santosa juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek pembangunan ini. Ia berharap agar para kontraktor dapat melibatkan warga setempat dalam proses pengerjaan. Hal ini bukan hanya akan membantu mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.
“Saya minta agar ada tenaga kerja lokal yang diberdayakan. Jangan semuanya dibawa dari luar. Masyarakat kita juga punya kemampuan, hanya perlu diberi kesempatan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, dari informasi yang diterima, proses lelang untuk 12 proyek jembatan tersebut telah selesai, dan pelaksanaan pembangunan akan segera dimulai. Wilayah-wilayah seperti Nanga Jetak dan Digurung Kempadik termasuk dalam daftar lokasi prioritas yang akan dikerjakan dalam waktu dekat.
“Saya sudah lihat daftar wilayahnya. Memang semua berada di lokasi-lokasi strategis. Kalau jembatan itu selesai, desa-desa yang sebelumnya seperti terputus akan terhubung kembali,” ucapnya.
Sebagai anggota legislatif yang mewakili suara rakyat, Santosa mengatakan bahwa dirinya kerap mendapat keluhan dari masyarakat mengenai kondisi jembatan dan jalan yang rusak parah. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa program pembangunan jembatan ini adalah jawaban atas keresahan panjang masyarakat.
Ia juga mendorong sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap jalannya proyek. Santosa meyakini bahwa keberhasilan program ini bukan hanya soal selesai atau tidaknya jembatan dibangun, tetapi juga soal apakah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat atau tidak.
“Target kita bukan hanya berdirinya jembatan, tapi bagaimana infrastruktur itu betul-betul membawa perubahan. Kita ingin masyarakat bisa lebih mudah menjual hasil pertanian, anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa takut hanyut, dan warga bisa akses layanan kesehatan tanpa terkendala,” tegasnya lagi.
Lebih jauh, Santosa menyampaikan bahwa program pembangunan jembatan ini adalah bukti bahwa negara hadir di tengah rakyat. Ia berharap agar pendekatan pembangunan yang berpihak pada daerah tertinggal seperti ini terus dilanjutkan di masa mendatang.
“Jangan hanya bangun di kota atau pinggiran kota. Justru yang butuh jembatan itu masyarakat di pedalaman. Mereka menunggu, mereka berharap,” tutupnya.