SINTANG – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Juni, menegaskan keprihatinannya terhadap kondisi jalan poros milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terutama pada ruas yang menghubungkan Nanga Mau dan Tebidah.
Ia menyebutkan bahwa jalur tersebut telah mengalami kerusakan berat dalam waktu yang cukup lama, namun belum mendapatkan penanganan yang memadai dari pihak terkait.
“Sudah sering kami sampaikan persoalan ini kepada anggota DPRD Provinsi asal Sintang seperti Pak Suyanto Tanjung dan Pak Panggi, supaya bisa menyuarakan langsung ke Gubernur,” kata Juni pada media ini, belum lama ini.
Dirinya menekankan bahwa kewenangan terhadap jalan provinsi berada di ranah pemerintah provinsi, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Meski demikian, ia berharap adanya kerja sama lintas lembaga agar kondisi infrastruktur tersebut tidak semakin memburuk.
Juni kemudian menyinggung contoh Jembatan Sungai Baung yang sempat ambruk, namun bisa segera ditangani karena adanya sinergi antara perusahaan di sekitar lokasi, yakni Gunas Group, dan pihak terkait yang cepat dalam merespons situasi.
Ia menilai bahwa pola komunikasi dan aksi cepat seperti itu perlu diterapkan pula dalam menangani permasalahan jalan provinsi lainnya, tanpa harus menunggu protes dari masyarakat dalam bentuk pemblokiran jalan.
“Kita dorong agar segala keluhan masyarakat disalurkan melalui mekanisme yang baik. Jangan sampai aksi blokade jadi satu-satunya cara agar suara didengar,” tegasnya.
Juni juga menyoroti bahwa jika persoalan infrastruktur di wilayah pedalaman seperti ini terus dibiarkan tanpa perhatian serius dari level provinsi, maka dampaknya akan terus dirasakan oleh masyarakat kecil.
“Karena jalan itu wewenangnya provinsi, kami di kabupaten hanya bisa mendorong dan memperjuangkannya. Tapi secara kondisi di lapangan, itu sudah sangat memprihatinkan,” pungkas Legislator dari Partai Gerindra tersebut.