SINTANG, RB – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Toni, mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki pemerintah daerah saat ini.
Dari total delapan unit kendaraan yang tersedia, hanya empat unit yang masih layak beroperasi, sementara sisanya mengalami kerusakan.
“Kalau mengacu pada kebutuhan ideal, seharusnya kita memiliki sepuluh unit. Tapi kenyataannya hanya ada delapan, dan separuhnya tidak berfungsi. Ini jelas tidak memadai. Artinya, kita memerlukan tambahan kendaraan,” ujar Toni, baru-baru ini pada media ini.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya proses pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), terlebih setelah banjir besar yang menyebabkan volume sampah meningkat signifikan.
Sebagai langkah sementara, Toni mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pengadaan armada baru.
“CSR perusahaan bisa dimanfaatkan untuk pengadaan dump truck. Pemerintah tinggal bersurat secara resmi ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sintang. Jangan semua dibebankan ke APBD,” tegasnya.
Tidak hanya persoalan kendaraan, Toni juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan sampah.
“Percuma punya kendaraan bagus kalau SDM-nya kurang dan tidak terkoordinasi. Kita butuh petugas yang kompeten, sistem kerja yang teratur, serta jadwal buang dan angkut sampah yang jelas. Ini semua harus dibangun dengan perencanaan yang matang,” tambahnya.
Ia berharap agar Pemerintah Kabupaten Sintang benar-benar menjadikan pengelolaan sampah sebagai isu prioritas, dengan dukungan anggaran yang cukup, tenaga kerja yang terlatih, serta inovasi kebijakan.
“Kalau mau hasil yang maksimal, semua pihak harus dilibatkan. Pemerintah, masyarakat, perusahaan, armada, dan SDM harus saling bersinergi,” tutup Toni.