SINTANG, RB – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang Tahun 2026 menjadi perhatian serius Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti.
Dalam rapat paripurna penetapan APBD yang digelar Jumat (28/11/2025), disepakati bahwa total anggaran tahun 2026 mencapai Rp1,9 triliun, turun signifikan akibat pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat sebesar Rp388 miliar.
Menurutnya, situasi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih fokus pada skala prioritas dan tidak lagi mengalokasikan anggaran pada kegiatan yang kurang mendesak. Ia menilai bahwa efisiensi harus dijadikan strategi utama agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Kita berharap Bupati bersama jajaran Pemkab dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia. Meski terjadi pemotongan, prioritas pembangunan harus tetap terjaga,” ungkapnya.
Ketua DPRD Sintang ini menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran diperkirakan berdampak pada sektor pembangunan fisik, khususnya infrastruktur. Namun demikian, ia memastikan bahwa belanja pegawai tidak termasuk dalam pos yang akan terkena penyesuaian.
“Kalau pembangunan kemungkinan terdampak. Untuk gaji pegawai, tidak akan terganggu sama sekali,” tegasnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memperoleh kembali tambahan alokasi dari pemerintah pusat pada pertengahan tahun apabila menunjukkan kemampuan mengelola anggaran secara efektif.
Ia menilai kesempatan tersebut terbuka selama pemerintah daerah mampu menjalankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Politikus ini menegaskan bahwa di tengah APBD yang menyusut, arah pembangunan daerah tetap harus dipusatkan pada sektor-sektor penting yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disebutnya sebagai tiga sektor yang tidak boleh mengalami pemangkasan drastis.
“Skala prioritas kita jelas, yaitu kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Ini tetap menjadi fokus utama,” imbuhnya.
Ketua DPRD Sintang, Indra Subekti, berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) benar-benar memahami situasi fiskal saat ini dan tidak menyusun program yang berada di luar prioritas. Dengan demikian, APBD 2026 dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat meskipun dalam kondisi anggaran terbatas.