Wakil ketua DPRD Sintang Sampaikan TKP3K Belum Maksimal

HomeParlemenSintang

Wakil ketua DPRD Sintang Sampaikan TKP3K Belum Maksimal

Sintang, RB - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyampaikan kinerja Tim Koordinasi Pembina Pengembanga

Tingkatkan Pelayanan RSUD Sintang
Ketua Dewan Ajak Masyarakat Awasi dan Dukung Pembangunan
OPD Diminta Pantau dan Awasi Kinerja ASN

Sintang, RB – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyampaikan kinerja Tim Koordinasi Pembina Pengembangan Perkebunan (TKP3K) belum maksimal.

 

Untuk itu Dirinya mendorong TKP3K Sintang harus aktif dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat, petani plasma dengan pihak perkebunan yang kerap berujung pada pergesekan sosial bagi masyarakat setempat.

 

Legislator yang berasal dari daerah perbatasan sintang – malaysia tersebut juga melihat peran TP3K Kabupaten Sintang kurang berperan dalam menyelesaikan masalah perkebunan yang kerap muncul akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, sejumlah fraksi di DPRD Sintang mendorong untuk dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikannya. “Langkah yang diambil pansus. Seba kita melihat TKP3K yang semestinya menyelesaikan persolan  pekebunan, mereka justru seperti orang yang tidak bergerak,” ungkap Heri Jambri.

 

Dirinya juga mengaku bingung dengan peran TKP3K dalam menyelesaikan persoalan investasi. Heeri jamri menilai seharusnya tim inilah garda terdepan setiap ada potensi konflik dapat mencegah meluasnya konflik dan mencari solusinya.

 

“ Saya juga bingung, seharusnya kalau ada persoalan perkebunan dengan masyrakt mereka yang di depan, itulah fungsi daripada TKP3K. Kalau dulu iya kita maklumi tidak berjalan karena wakil bupati sintang Sudiyanto meninggal dunia.  Sekarang kita sudah punya wakil baru tapi masih tidak berjalan,” kata Heri Jambri.

 

Lebih jauh ketua DPRD Sintang ini juga menyayangkan jika masyarakat menjadi korban kriminalisasi oleh pihak perusahaan jika ada masalah tidak segera diselesaikan.  “Sekarang yang terjadi, hak masyarakat tetap dirampas dan dilanggar oleh perusahaaan. Pendekatan hukum, kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan ke masayarakat. Sedikit-sedikit kirim aparat keamanan lalu tangkap. Bagaimana Negara ini bisa bertahan. Kalau rakyat diangap musuh oleh negaranya sendiri,”Ujar Nya.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0