Ini kata Jubir Fraksi Hanura Terkait Usulan Pemisahan Dinas Satpol PP Dan Damkar

Sintang, RB – Fraksi Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang memandang,  usulan untuk pemisahan dinas SatpolPP dan Damkar sintang masih dapat ditunda. Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura, Nikodemus usai menyampaikan poin-poin masukan usulan yang tertuang dalam pandangan umum Fraksi Hanura terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun Anggaran 2024. Pada Rapat Paripurna ke-14, Masa persidangan ke-III, Tahun 2023,

“ kalau Damkar ini begini, kan sebelum kita pembahasan nota keuangan dan RAPBD ini, Bupati ada mengusulkan rancangan perda kepada kita di DPRD ini ada 14 Raperda untuk menjadi di bahasan di 2024. Salah satu Raperda itu adalah satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sintang. Nah, dalam rapat kerja yang kita lakukan antara bapemperda dan OPD pengusul, bahwa disampaikan bahwa di SatpolPP yang saat ini akan dimekarkan menjadi dua dinas. Satpol PP Sendiri Damkar sendiri. Lalu kita mempertanyakan kepada OPD Pengusul, apakah sifatnya urgen, atau perintah undang-undang yang memang wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak di bangun, apakah ini akan memberi dampak atau sangsi dari pemrintah pusat”, Papar Niko, saat ditemui Radar Borneo.com, usai meghadir Rapat Paripurna di Kantor DPRD Sintang. Jalan M Saat, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.

Pemisahan dinas SatpolPP dan damkari ini, menurut Fraksi Hanura tidak urjen dan wajib adanya. “ Ternyata ini kan bukan sipatnya wajib, di Kalimantan Barat sendiri belum ada dinas damkar, damkar masih menginduk dan merupakan bagian (atau) sub bagian dia”,

Hal tersebut tersebut karena keterbatasan anggran dari pemerintah daerah “Saya sampaikan di bidang anggaran, bahwa dengan bidang anggran yang terbatas ini, kita melihat bahwa pemecahan atau pembentukan OPD Baru ini belum penting, Bukan tidak perlu tetapi belum, masih bisa ditunda. Oleh karena itu, saran kita bukan pembentukan OPD Baru, tapi kalaupun ada anggaran, kita tambah anggaran nya, supaya merek bisa maksimal bekerja”,

Terkait aksi konfoi dan parkir armada-armada damkar sintang di halaman kantor DPRD Sintang, Fraksi Hanura berpendapat sangat menyayangkan kejadian yang dinilai dapat mempengaruhi hubungan antar legislatif dan eksekutif di kabupaten sintang. “ Kita binggung jugak, sehari setelah pembahasan itu, lalu kita rapat disini soal penyampayan nota keuangan. Lalu berdemo, Kita minggung kok berdemo. Kalau soal pemkaran dan pendirian OPD ini kan tidak boleh begitu menurut kita, itukan cara-cara menurut kita etika kurang pas lah”, Ujar Niko.

Alasan utama fraksi Hanura di DPRD Sintang belum menyetujui itu, adalah karena keterbatasan anggaran“ Mengapa kita belum menyetujui usulan Damkar ini menjadi dinas, karena memang anggaran kita masih terbatas ya”, Jelas Niko.