SINTANG – Pelayanan publik berbasis digital menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang nudah, cepat, dan efisein kepada masyarakat.
Hal ini, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Lim Hie Soen, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah memberlakukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sisi lainnya, lanjut Lim Hei Soen, pada proses penerapan e-government merupakan salah satu indikator keberhasil reformasi birokrasi untuk mencpitakan pelayanan publik yang modern dengan mengikuti perkembangan zaman yang serba memanfatkan digitalisasi.
“Pelayanan publik yang berbasis digital tentunya akan lebih mudah diakses, sehingga dapat menghemat biaya bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan publik. Apalagi masyarakat pedalaman, tentu hal ini akan dapat membantu dan bermanfaat bagi mereka,” kata Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ketika ditemui Radarboeneo.id di Gedung Parlemen Sintang, belum lama ini.
Untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis digital atau online, juga harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnnya.
“SDM harus kita siapkan dengan matang, sehingga mereka dapat merespon dengan cepat terkait informasi pelayanan publik yang ingin diperloeh tiap masyarakat. Makanya SDM juga harus mendukung untuk hal tersebut,” kata Lim Hie Soen berpendapat.
Olehkarenanya, Lim Hie Soen berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas para pelayan publik dengan diberikan sejumlah pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE).
” Ya ini bisa juga lewat berbagai pelatihan, agar mereka dapat memahami maksud dan tujuan pemerintah pusat dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” pungkas Lim Hie Soen, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sintang 1 ini. (*)