SINTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nikodemus minta kepada pemerintah daerah memperhatikan pelaku UMKM yang terdampak inflasi pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
“Kita minta pemerintah daerah membantu pelaku UMKM terdampak inflasi daerah ini,” kata Nikodemus ketika ditemui Radarborneo.id di Gedung Parlemen Sintang, belum lama ini.
Menurut Politikus Partai Hati Nurani Rakyat ini, pada kondisi dan situasi ketidakpastian ekonomi saat ini, peran pemerintah daerah melalui instansi terkaitnya dinilai penting.
“Artinya, kita sarankan agar pemerintah tak ragu menggunakan instrumen anggaran yabg tersedia untuk membantu pelaku UMKM terdampak inflasi,” ucap Nikodemus.
Ada beberapa instrumen anggaran yang dapat dilakukan penerintah daerah dalam membantu masyarakat atau para pelaku UMKM terdampak inflasi. Pertama pemerintah dapat memanfaatkan dua persen dana transfer umum, yakni, dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk menberikan jaringan pengaman sosial.
Kedua, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk memberikan perlindungan sosial.
Ketiga, pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial (Bansos) yang masih dimiliki saat ini. Keempat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan memaksimalkan dana desa.
“Tentunya ini sebagai langkah mitigasi pemerintah daerah dalam menngendalikan dan menekan laju inflasi akibat kenaikan BBM,” kata Nikodemus.
Sisi lainnya, Nikodemus berharap situasi dan kondisi masyarakat pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ini tetap selalu kondusif.
“Karena kalau Kamtibmasnya tidak baik kemudian ekonominya terganggu, maka upaya kita bersama dalam mengendalikan dan menekan laju inflasi akan sisa-sia. Untuk itu, kami sarankan agar pemerintah mulai memikirkan langkah strategis yang mesti diambil dalam nenghadapi situasi dan kondisi saat ini,” pungkas Nikodemus, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Sepauk -Kecamatan Tempunak ini. (*)