SINTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang meminta agar pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Tujuannya agar mereka membantu mengatasi dan menekan persoalan stunting dengan maksimal.
“Penyuluh KB perlu dilibatkan dalam proses penanganan stunting. Tentu ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah kita,” ujar Mainar Puspa Sari, anggota DPRD Sintang ketika dihubungi Radarborneo.id, Jumat (11/11/2022).
Kesejahteraan penyuluh lapangan, dinilainya perlu untuk ditingkatkan. Sebab ihwal ini dapat menjadi motivasi bagi para penyuluh lapangan untuk gencar membantu pemerintah mengatsi persoalan stunting.
“Pemerintah daerah melalui BKKBN dan Pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan teman-teman penyuluh kita ini. Mereka membutuhkan tambahan insentif kesejahteraan sebagaimana untuk membantu penurunan angka stunting,” ungkap Mainar Puspa Sari mebyarankan.
Srikandi DPRD Sintang ini, berpendapat bahwa Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB adalah ujung tombak garda depan program BKKBN di masyarakat. Mereka, kata dia, juga membutuhkan bantuan tambahan alat peraga untuk membantu edukasi secara intensif ke warga.
Selain itu, lanjut Mainar Puspa Sari, pelatihan dan pembekalan khususnya dalam menghadapi tantangan di setiap daerah untuk menurunkan angka stunting juga harus diberikan.
“Sehingga upaya kita bersama dalam menekan dan menurunkan angka stunting di kabupaten ini dapat terwujud,” ungkap Mainar Puspa Sari.
Lanjut Politisi Partai Demokrat (PD) ini, juga meminta agar BKKBN membangun sinergitas dengan semua pihak dengan melakukan koordinasi secara baik, terutama pada lintas instansi yang berkaitan langsung dengan perosoalan stunting.
“Agar program stunting ini tidak terkesan saling lempar tanggung jawab. Jadi, sinergitas dan peran semua pihak yang berkaitan langsung perlu untuk dibangun, sehingga kita dapat bersama mengatasi persoalan stunting,” ulas Mainar Puspa Sari.
Kemudian, Mainar Puspa Sari menilai upaya pemerintah mengatasi persoalan stunting di kabupaten ini tak dapat dilakukan sendiri. Namun, harus melibatkan banyak pihak.
“Kita tidak mau dalam penanggulangan stunting terjadi saling mengandalkan dan overlap antar instansi. Semua harus jelas siapa mengerjakan apa, agar target penanganan stunting di kabupaten ini dapat optimal dengan baik,” pungkas Mainar Puspa Sari mengakhiri. (*)