Jaga Hutan di Sintang

HomeParlemen

Jaga Hutan di Sintang

SINTANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyayangkan, banyaknya hutan di Kabupaten Sintang yang dib

Fraksi Hanura Dorong Pembangunan Jalan Jalur Sungai Serawai
Banyak Persoalan Yang Terjadi Di Masyarakat Terhadap Perkebunan
Nikodemus: Penangana HGU Dapat Meningkatkan Pendapatan Daerah Dan Kepastian Hukum Perusahaan

SINTANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri menyayangkan, banyaknya hutan di Kabupaten Sintang yang dibakar untuk membuka lahan perkebunan sawit oleh pihak perusahaan.

“Sudah banyak hutan di Kabupaten Sintang dibabat para investor untuk membuka lahan perkebunan mereka. Tentu ini sangat merugikan kita, karena dampak berkurangnya hutan akan menimbulkan bencana alam,” ujar Heri Jambri ditemui beberapa waktu lalu.

Heri Jambri menilai, bahwa makin berkurangnya hutan di kabupaten berjuluk Bumi Senentang ini, tak terlepas dari kesalahan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memberikan izin kepada investor kelapa sawit.

“Pemda yang memberikan izin kepada investor perusahaan kelapa sawit di hutan kita ini, sehingga jumlahnya semakin berkurang. Sepatutnya Pemda bertanggung jawab akan hal ini,” ujar Heri Jambri.

Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mengatakan, sebenarnya tidak masalah bagi Pemda Sintang untuk memberikan investor untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Hanya saja jangan di area yang masih hutan. Mengingat kondisi hutan di Kabupaten Sintang yang terus berkurang.

“Investor perkebunan kelapa sawit itu diberi izin utuk membuka areal perkebunan yang tidak berhutan saja, jangan yang berhutan. Nah ini yang dibuka hutan semua. Habis hutan kita dibabat investor perkebunan kelapa sawit kalau seperti itu terus,” ungkap Heri.

Dampak kekurangan hutan ini, kata Jambri akan menimbulkan bencana alam yang dapat merugikan masyarakat Kabupaten Sintang. Maka dari itu, Heri Jambri meminta, untuk dapat diilakukan penghijauan kembali, sehingga Kabupaten Sintang terhindar dari bencana alam.

“Kalau ada bencana alam yang diakibatkan oleh hutan dan segala macam hal terkait lainnya, pemerintah daerah yang mesti bertanggung jawab. Karena mereka yang memberikan izin. Untuk mengantisipasi hal tersebut sudah semestinya dilakukan penghijauan kembali dan jangan lagi memberi izin ke investor untuk membuka lahan dengan membabat hutan,” pintyanya. (*)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0